BANDA ACEH — Kepemimpinan Gubernur Aceh Muzakir Manaf alias Mualem kembali menjadi sorotan setelah sejumlah media mengangkat aktivitasnya yang disebut beberapa kali bepergian ke Kuala Lumpur, Malaysia, ketika Aceh masih menghadapi persoalan bencana hidrometeorologi dan pemulihan pascabanjir.
Pemberitaan pada 12 September 2026 mempertanyakan efektivitas kepemimpinan Pemerintah Aceh ketika gubernur disebut kerap berada di luar negeri. Waspada24 dan sejumlah media daring lainnya mengangkat pertanyaan mengenai keberadaan Mualem dan transparansi agenda perjalanannya ke Kuala Lumpur. Namun, frekuensi perjalanan yang disebut dalam pemberitaan tersebut belum disertai dokumentasi publik lengkap yang memungkinkan verifikasi terhadap setiap tanggal keberangkatan dan kepulangannya.
Sorotan itu memperoleh konteks baru ketika bencana kembali melanda sejumlah wilayah Aceh pada 13–14 September 2026.
Banjir terjadi di Gayo Lues dan Aceh Tenggara, sementara tanah longsor menerjang sejumlah lokasi di Aceh Tengah. Di Aceh Tengah, satu warga meninggal dunia dan 13 orang mengalami luka-luka akibat longsor yang dipicu hujan deras. Sejumlah jalan juga tertutup material longsor dan rumah warga mengalami kerusakan.
Di Aceh Tenggara, BPBA melaporkan sedikitnya 11 desa di lima kecamatan terdampak banjir setelah Sungai Lawe Bulan, Lawe Kisam, dan Lawe Kinga meluap akibat hujan deras pada Minggu malam, 13 September 2026. Air dan lumpur menggenangi permukiman warga serta mengganggu sejumlah fasilitas.
Situasi tersebut membuat tuntutan terhadap kehadiran dan koordinasi pemerintah daerah kembali menguat.
Perlu Dibedakan antara Kritik dan Fakta Keberadaan Gubernur
Secara kronologis, pemberitaan yang mempertanyakan perjalanan Mualem ke Kuala Lumpur terbit pada 12 September 2026, atau sebelum rangkaian banjir dan longsor terbaru pada 13–14 September.
Karena itu, belum terdapat dasar yang cukup untuk menyatakan bahwa Mualem pasti sedang berada di Kuala Lumpur ketika bencana pada 13–14 September tersebut terjadi.
Yang dapat dipastikan adalah perjalanan Mualem ke Kuala Lumpur memang menjadi perhatian publik pada periode yang berdekatan.
Dokumen penerbangan yang diberitakan media sebelumnya menunjukkan nama Muzakir Manaf dalam perjalanan menggunakan pesawat bisnis T7-HKJ dari Kuala Lumpur menuju Banda Aceh. Perjalanan tersebut juga memunculkan pertanyaan mengenai agenda serta sumber pembiayaannya.
Sementara itu, sejumlah pemberitaan lain menggunakan perjalanan ke Kuala Lumpur sebagai dasar mempertanyakan seberapa efektif kepala daerah menjalankan kendali pemerintahan apabila terlalu sering berada di luar Aceh. Kritik tersebut merupakan penilaian media dan narasumber, bukan kesimpulan faktual mengenai kinerja pemerintahan secara keseluruhan.
Pemerintah: Mualem Tetap Memantau Bencana
Di sisi lain, Pemerintah Aceh menyatakan Mualem tetap menerima laporan mengenai perkembangan bencana.
Pada 14 September 2026, Juru Bicara Pemerintah Aceh Nurlis Effendi mengatakan gubernur telah menerima laporan dari Badan Penanggulangan Bencana Aceh mengenai banjir dan longsor di Gayo Lues, Aceh Tenggara, dan Aceh Tengah.
Mualem juga menyampaikan keprihatinan serta meminta semua pihak meningkatkan kewaspadaan karena kondisi tanah di sejumlah kawasan masih labil setelah bencana hidrometeorologi sebelumnya.
Pemerintah Aceh menyebut BPBD, aparat gampong, serta instansi terkait melakukan pendataan, evakuasi warga, pembersihan material longsor, hingga upaya membuka kembali akses jalan.
Mualem juga bukan baru berbicara mengenai ancaman bencana setelah peristiwa tersebut terjadi.
Pada 2 September 2026, atau hampir dua pekan sebelumnya, ia bertemu Kapolda Aceh Irjen Pol Ruddi Setiawan dan Ketua DPRA Zulfadhli di Banda Aceh untuk membahas mitigasi bencana. Ia meminta unsur pemerintahan memperkuat langkah pencegahan dan kesiapsiagaan menghadapi potensi banjir serta longsor.
Fakta tersebut menjadi bagian penting dari keberimbangan pemberitaan. Kritik mengenai keberadaan fisik gubernur tidak serta-merta berarti Pemerintah Aceh berhenti menjalankan penanganan bencana.
Pertanyaan yang lebih relevan adalah apakah koordinasi yang berjalan mampu menghasilkan respons cepat dan efektif bagi masyarakat terdampak.
Mantan Panglima GAM Kini Memegang Kendali Pemerintahan
Sorotan terhadap Mualem memiliki dimensi politik karena ia merupakan salah satu figur terpenting dalam transformasi Gerakan Aceh Merdeka dari gerakan bersenjata menjadi kekuatan politik setelah perdamaian Aceh.
Profil resmi Pemerintah Aceh mencatat Muzakir Manaf pernah menjadi anggota pasukan GAM dan menjabat Panglima Gerakan Aceh Merdeka pada 2002–2005. Setelah perdamaian, ia menjadi Ketua Komite Peralihan Aceh dan Ketua Umum Partai Aceh.
Pada 12 Februari 2025, Mualem bersama Fadhlullah resmi dilantik sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh periode 2025–2030. Pasangan tersebut memenangi Pilkada Aceh 2024 dengan memperoleh 1.492.846 suara.
Transformasi itu membuat kinerja pemerintahannya memiliki arti lebih luas daripada sekadar administrasi pemerintahan.
Lebih dari dua dekade setelah perdamaian, masyarakat dapat mengukur seberapa jauh elite yang sebelumnya berada dalam struktur GAM mampu menerjemahkan kekuasaan politik menjadi tata kelola pemerintahan, pelayanan publik, mitigasi bencana, serta perbaikan kesejahteraan masyarakat.
Namun, latar belakang sebagai mantan GAM tidak dengan sendirinya membuktikan keberhasilan maupun kegagalan pemerintahan. Penilaian tersebut harus didasarkan pada indikator serta capaian yang dapat diperiksa.
Ekonomi Tumbuh, Kemiskinan Justru Bertambah
Data resmi menunjukkan gambaran pembangunan Aceh pada 2026 tidak sepenuhnya satu arah.
Badan Pusat Statistik mencatat ekonomi Aceh tumbuh 4,86 persen secara tahunan pada triwulan II-2026. PDRB Aceh atas dasar harga berlaku mencapai Rp69,69 triliun. Pertumbuhan antara lain ditopang konstruksi, perdagangan, aktivitas konsumsi, serta pengeluaran pemerintah.
Namun, pada sisi kesejahteraan, persentase penduduk miskin justru naik.
BPS mencatat kemiskinan Aceh meningkat dari 12,22 persen pada September 2025 menjadi 12,34 persen pada Maret 2026. Jumlah penduduk miskin mencapai sekitar 713,78 ribu orang, bertambah sekitar 10,40 ribu orang.
Pengangguran juga masih menjadi tantangan. Tingkat Pengangguran Terbuka Aceh pada Mei 2026 tercatat 5,89 persen, dengan sekitar 157,48 ribu penduduk masuk kategori penganggur. Sebanyak 62,12 persen penduduk yang bekerja berada di sektor informal.
Kenaikan kemiskinan tersebut tidak dapat secara otomatis dibebankan kepada satu figur atau latar belakang politik tertentu. BPS juga mencatat pengukuran dilakukan ketika Aceh masih berada dalam kondisi pemulihan pascabencana hidrometeorologi, yang turut memengaruhi kehidupan ekonomi masyarakat.
Namun, data itu menunjukkan bahwa tantangan kesejahteraan yang harus dijawab pemerintahan Mualem masih besar.
Dari Simbol Politik ke Ujian Pemerintahan
Setelah perdamaian, masuknya mantan petinggi GAM ke dalam pemerintahan merupakan salah satu perubahan besar dalam sejarah politik Aceh.
Dua dekade kemudian, ukuran keberhasilannya semakin bergeser.
Masyarakat tidak hanya menilai siapa yang menduduki jabatan gubernur, bupati, atau parlemen, tetapi bagaimana kekuasaan tersebut digunakan untuk menangani kemiskinan, pengangguran, infrastruktur, pelayanan publik, serta bencana yang berulang kali mengganggu kehidupan warga.
Dalam konteks itu, kritik mengenai perjalanan Mualem ke Kuala Lumpur menjadi bagian dari pertanyaan lebih luas mengenai gaya dan efektivitas kepemimpinannya.
Kehadiran fisik gubernur di lokasi bencana memang bukan satu-satunya ukuran keberhasilan penanggulangan bencana. Sistem pemerintahan tetap dapat bekerja melalui wakil gubernur, sekretaris daerah, BPBA, pemerintah kabupaten/kota, serta aparat terkait.
Namun, dalam situasi darurat, kepala daerah juga memiliki fungsi strategis dalam menetapkan prioritas, menggerakkan sumber daya, mempercepat koordinasi, serta menunjukkan kepada masyarakat bahwa pemerintah memegang kendali atas situasi.
Karena itu, transparansi perjalanan gubernur menjadi relevan.
Pemerintah Aceh dapat menjawab kritik dengan membuka secara jelas kapan gubernur berada di luar negeri, apa agenda perjalanannya, apakah perjalanan tersebut bersifat pribadi atau kedinasan, siapa yang membiayai perjalanan, serta bagaimana mekanisme pengambilan keputusan tetap berjalan selama gubernur berada di luar daerah.
Kepemimpinan Diukur dari Hasil
Mualem sendiri sebelumnya menekankan bahwa kepercayaan masyarakat harus dijawab dengan kerja nyata dan program pembangunan yang berdampak langsung bagi rakyat. Pesan itu disampaikannya saat melantik kepala daerah di Aceh pada awal masa pemerintahannya.
Pernyataan tersebut kini menjadi salah satu ukuran yang dapat digunakan publik untuk mengevaluasi pemerintahannya.
Sorotan terhadap perjalanan Kuala Lumpur maupun respons terhadap banjir tidak cukup untuk menyimpulkan bahwa pemerintahan yang dipimpin mantan GAM telah gagal atau berhasil membawa Aceh maju. Namun, perdebatan tersebut memperlihatkan bahwa legitimasi politik pascaperdamaian kini semakin dituntut untuk dibuktikan melalui hasil pemerintahan yang terukur.
Ekonomi memang tumbuh 4,86 persen, tetapi angka kemiskinan terbaru meningkat menjadi 12,34 persen. Bencana berulang juga menunjukkan besarnya kebutuhan terhadap mitigasi, infrastruktur, dan respons pemerintah yang cepat.
Karena itu, pertanyaan publik tidak lagi semata mengenai sejarah perjuangan para elite Aceh.
Pertanyaannya kini lebih konkret: seberapa efektif pemerintahan bekerja ketika masyarakat menghadapi krisis, seberapa transparan pemimpinnya menjalankan tugas, dan sejauh mana kekuasaan politik pascaperdamaian benar-benar menghasilkan perbaikan kehidupan rakyat Aceh?