BANDA ACEH — Ratusan mahasiswa Universitas Syiah Kuala (USK) menggelar demonstrasi di Kantor Gubernur Aceh, Banda Aceh, Kamis, 10 September 2026. Mereka mendesak Pemerintah Aceh mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana setelah menemukan sejumlah persoalan di sektor infrastruktur, kesehatan, pendidikan, hunian, hingga pemulihan ekonomi masyarakat terdampak.
Data Badan Kesbangpol Kota Banda Aceh mencatat aksi yang dikoordinasikan Ammar Malik Nabil tersebut diikuti sekitar 600 mahasiswa. Massa bergerak dari Sekretariat BEM USK menuju Kantor Gubernur Aceh dan menyampaikan tuntutan hingga menjelang magrib.
Aksi mahasiswa menjadi sorotan terhadap efektivitas pemulihan setelah bencana hidrometeorologi yang melanda Aceh sejak November 2025. Mahasiswa menyebut masih menemukan masyarakat yang belum sepenuhnya pulih, fasilitas pendidikan dan kesehatan yang belum berfungsi optimal, serta persoalan mata pencaharian akibat lahan pertanian dan perkebunan terdampak bencana.
Koordinator aksi Ammar Nabil mengatakan mahasiswa telah menyusun kajian dengan tiga fokus utama, yakni infrastruktur; kesehatan dan pendidikan; serta pemulihan ekonomi.
Mahasiswa menilai ketiga sektor tersebut saling berkaitan. Kerusakan jalan dan fasilitas publik, misalnya, tidak hanya menjadi persoalan fisik, tetapi turut memengaruhi akses masyarakat terhadap sekolah, layanan kesehatan, dan kegiatan ekonomi.
Temuan tersebut membuat persoalan rehab-rekon tidak lagi sekadar berbicara mengenai berapa besar anggaran yang disediakan, tetapi seberapa cepat uang negara diterjemahkan menjadi pemulihan yang benar-benar dirasakan masyarakat.
Mahasiswa Temukan Fasilitas Belum Pulih
Dalam aksi tersebut, Ketua BEM USK menyampaikan hasil observasi mahasiswa di sejumlah wilayah terdampak, termasuk Gayo Lues. Mahasiswa masih menemukan infrastruktur dan fasilitas pendidikan yang rusak dan belum sepenuhnya tertangani. Pemerintah Aceh sendiri mengakui temuan tersebut disampaikan langsung dalam dialog dengan pejabat pemerintah.
Persoalan fasilitas kesehatan juga menjadi perhatian.
Ketua BEM Fakultas Keperawatan USK menyoroti fasilitas kesehatan yang dinilai belum sepenuhnya kembali ke kondisi normal. Mahasiswa turut mempertanyakan serapan anggaran Transfer ke Daerah yang diperuntukkan bagi penanganan pascabencana.
Sorotan tidak berhenti pada pelayanan publik.
Mahasiswa juga menyinggung kondisi ekonomi masyarakat yang kehilangan sumber penghidupan. Berdasarkan pengamatan mereka, sebagian sawah tertimbun material bencana dan lahan perkebunan mengalami longsor sehingga aktivitas ekonomi warga terdampak belum sepenuhnya pulih.
Di Aceh Tenggara, seorang mahasiswa bahkan mempertanyakan nasib korban yang disebut masih menunggu pembangunan hunian setelah bencana November 2025.
Mahasiswa meminta pemerintah provinsi mendorong percepatan pembangunan rumah bagi masyarakat terdampak. Pemerintah Aceh menjawab bahwa pembangunan hunian tetap oleh pemerintah pusat telah memasuki tahapan pelaksanaan, meskipun beberapa lokasi masih menghadapi persoalan kesiapan lahan.
Mahasiswa Tuntut Anggaran Dibuka
Salah satu desakan utama mahasiswa adalah transparansi anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi.
BEM USK meminta pemerintah membuka rincian anggaran serta perkembangan penggunaannya agar masyarakat dapat mengawasi apakah program benar-benar berjalan sesuai kebutuhan korban bencana.
Desakan tersebut menjadi relevan karena anggaran rehab-rekon Aceh pada 2026 mencapai sekitar Rp25,65 triliun.
Pemerintah Aceh menjelaskan sekitar 92 persen atau Rp24 triliun berada di bawah kewenangan pemerintah pusat melalui 23 kementerian/lembaga. Sisanya sekitar Rp1,652 triliun dikelola pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota melalui skema Transfer ke Daerah.
Dari anggaran yang berada di daerah, sekitar Rp824 miliar dialokasikan kepada Pemerintah Aceh dan sekitar Rp827 miliar kepada pemerintah kabupaten/kota. Hingga 4 September 2026, sekitar Rp18 triliun dari anggaran pemerintah pusat telah teridentifikasi dalam DIPA kementerian/lembaga.
Besarnya porsi anggaran pemerintah pusat menunjukkan bahwa tidak seluruh keterlambatan maupun persoalan pemulihan dapat dibebankan kepada Pemerintah Aceh.
Namun, sebagai pemerintah daerah yang berhadapan langsung dengan masyarakat terdampak, Pemerintah Aceh tetap memiliki peran strategis dalam pendataan kebutuhan, koordinasi lintas kementerian, pengawasan pelaksanaan, serta penyampaian informasi perkembangan rehab-rekon kepada publik.
Mahasiswa karena itu mendesak pemerintah tidak hanya berbicara mengenai keterbatasan kewenangan, tetapi memastikan koordinasi menghasilkan percepatan nyata.
Enam Desakan untuk Pemerintah Aceh
Badan Kesbangpol Banda Aceh mencatat enam poin yang disuarakan dalam aksi tersebut.
Mahasiswa meminta percepatan rehab-rekon pada sektor infrastruktur, kesehatan, pendidikan, dan ekonomi; keterbukaan rincian anggaran; pembangunan infrastruktur yang memiliki ketahanan terhadap bencana; pelibatan masyarakat dan mahasiswa; audit perizinan industri ekstraktif di kawasan hutan dan daerah aliran sungai; serta publikasi berkala mengenai perkembangan penanganan bencana.
Tuntutan pembangunan berperspektif ketahanan bencana menjadi penting karena mahasiswa tidak ingin rekonstruksi sekadar mengembalikan kondisi fisik seperti sebelum bencana.
Infrastruktur baru dituntut mampu mengurangi risiko ketika bencana serupa kembali terjadi.
Dengan demikian, pemulihan bukan hanya persoalan membangun kembali jembatan, sekolah, fasilitas kesehatan, atau hunian, melainkan memastikan pembangunan tidak mengulang kerentanan yang sama.
Pemerintah Akui Pemulihan Perlu Dipercepat
Pemerintah Aceh merespons aksi mahasiswa dengan membuka dialog.
Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Aceh Taufik menemui massa bersama sejumlah pejabat pemerintah. Ia mengatakan pemerintah terbuka terhadap kritik dan mengakui proses pemulihan tidak dapat dilakukan Pemerintah Aceh sendiri.
Menurut Taufik, Pemerintah Aceh telah melakukan evaluasi bersama seluruh Satuan Kerja Perangkat Aceh dan akan meningkatkan koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota serta pemerintah pusat.
Pemerintah juga membuka posko informasi untuk menghimpun laporan mengenai persoalan masyarakat terdampak dan perkembangan penanganan pascabencana.
“Kami sadar bukan super power. Kami buka komunikasi dengan semua pihak,” kata Taufik sebagaimana dikutip Pemerintah Aceh.
Pemerintah menyatakan percepatan dibutuhkan pada sektor pendidikan, kesehatan, dan penyediaan hunian.
Respons tersebut sekaligus menunjukkan adanya pengakuan bahwa pekerjaan pemulihan masih berlangsung dan membutuhkan koordinasi lebih kuat.
Dari Mantan Panglima GAM ke Pemerintahan
Aksi mahasiswa memiliki konteks politik yang lebih luas karena Pemerintah Aceh kini dipimpin Muzakir Manaf atau Mualem.
Mualem resmi menjabat Gubernur Aceh periode 2025–2030 sejak dilantik pada 12 Februari 2025. Sebelum memasuki pemerintahan, profil resmi Pemerintah Aceh mencatat Muzakir Manaf pernah menjadi anggota pasukan GAM dan menjabat Panglima Gerakan Aceh Merdeka pada 2002–2005.
Transformasi tersebut merupakan bagian penting dari proses politik Aceh pascaperdamaian.
Namun, lebih dari dua dekade setelah konflik berakhir, ukuran keberhasilan elite yang berasal dari GAM tidak lagi berhenti pada kemampuan melakukan transformasi dari gerakan bersenjata menuju politik elektoral.
Ketika telah memegang kekuasaan pemerintahan, ukuran yang dapat diuji publik adalah kemampuan menyediakan pelayanan kesehatan, pendidikan, infrastruktur, lapangan penghidupan, perlindungan sosial, serta respons cepat ketika masyarakat menghadapi bencana.
Dalam konteks itulah demonstrasi mahasiswa USK menjadi relevan.
Aksi tersebut tidak membuktikan bahwa latar belakang GAM merupakan penyebab persoalan pemulihan. Akan tetapi, tuntutan mahasiswa menunjukkan bahwa pemerintahan yang kini dipimpin salah satu figur utama eks GAM masih menghadapi kesenjangan antara target pemulihan dan kondisi yang ditemukan mahasiswa di lapangan.
Mualem Pernah Minta Pemimpin Jawab Kepercayaan dengan Kerja Nyata
Mualem sendiri pernah menegaskan bahwa kepercayaan masyarakat harus dijawab dengan kerja nyata dan program pembangunan yang berorientasi pada kepentingan rakyat ketika melantik Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banda Aceh pada Februari 2025.
Pesan itu kini dapat menjadi salah satu tolok ukur bagi pemerintahannya sendiri.
Besarnya anggaran rehab-rekon hingga Rp25,65 triliun memberikan ruang untuk mempercepat pemulihan, meskipun sebagian besar anggaran tersebut berada di bawah kendali pemerintah pusat.
Tantangan Pemerintah Aceh adalah memastikan koordinasi pusat-daerah tidak menjadikan masyarakat terjebak dalam rantai birokrasi ketika kebutuhan mereka bersifat mendesak.
Sekolah harus kembali digunakan, fasilitas kesehatan harus berfungsi, hunian mesti tersedia, akses transportasi perlu dipulihkan, dan masyarakat yang kehilangan sawah atau perkebunan membutuhkan jalan untuk kembali memperoleh penghasilan.
Perdamaian Kini Ditagih dalam Bentuk Kesejahteraan
Dua dekade setelah perdamaian Aceh, keberhasilan politik pascakonflik semakin dituntut menghasilkan manfaat yang dapat dirasakan dalam kehidupan sehari-hari.
Masuknya mantan pimpinan GAM ke dalam pemerintahan merupakan salah satu hasil transformasi politik. Namun, jabatan publik sekaligus membawa tanggung jawab yang dapat diperiksa melalui kualitas tata kelola dan hasil pembangunan.
Aksi ratusan mahasiswa USK memperlihatkan tuntutan tersebut belum berhenti.
Bagi mahasiswa, persoalan pascabencana bukan sekadar angka anggaran ataupun rapat koordinasi. Yang menjadi ukuran adalah apakah korban memperoleh hunian, siswa kembali mendapatkan fasilitas pendidikan yang layak, masyarakat memiliki akses kesehatan, infrastruktur kembali berfungsi, dan ekonomi warga dapat bergerak.
Karena itu, kritik terhadap pemerintahan Mualem lebih tepat dijawab dengan data perkembangan rehab-rekon yang terbuka dan hasil yang terlihat di lapangan.
Pemerintah Aceh memiliki kesempatan menjawab tuntutan itu melalui transparansi anggaran, publikasi target dan realisasi, percepatan koordinasi dengan pemerintah pusat dan kabupaten/kota, serta penyelesaian kebutuhan korban berdasarkan skala prioritas.
Aksi mahasiswa USK pada akhirnya menyampaikan pesan sederhana kepada pemerintahan yang lahir dari proses politik pascaperdamaian: legitimasi sejarah dan kemenangan politik perlu diikuti kemampuan menyelesaikan persoalan konkret yang dihadapi rakyat.