Di Aceh, “perdamaian” adalah kata yang sakral. Ia lahir dari darah, air mata, dan pengorbanan yang panjang. Namun, saat ini, narasi perdamaian itu seolah sedang “diterjemahkan” ke dalam bentuk mesin yang gagah, ban yang lebar, dan kemewahan yang tidak masuk akal. Di balik jargon-janggar reintegrasi, ada kenyataan pahit yang mulai tercium: bagaimana jika “upah” bagi mereka yang dulu memegang senjata, kini dibayar dengan kemewahan yang kontras dengan kemiskinan rakyat yang mereka klaim untuk dibela?
Wajah “Pejuang” yang Menikmati Hasil
Mari kita bicara jujur tentang siapa yang memegang kemudi di Badan Reintegrasi Aceh (BRA). Sosok yang duduk di kursi pimpinan BRA bukanlah sekadar birokrat teknis. Jamaluddin, SH., MKN, yang kini memimpin BRA, adalah seorang mantan kombatan Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Ia adalah simbol “keberhasilan” transisi—seorang yang mampu berjuang di medan perang, lalu berhasil “berperang” di ruang kelas hingga meraih gelar magister dari Universitas Syiah Kuala.
Namun, ada ironi yang mencuat. Sebagai representasi mantan kombatan, ia memegang mandat untuk mengurus nasib rakyat yang hancur akibat konflik. Namun, saat anggaran negara mengucur untuk keperluan “reintegrasi”, publik mulai bertanya: untuk siapa sebenarnya uang itu mengalir? Untuk rakyat yang masih tertatih di bawah reruntuhan pasca-bencana, atau untuk “istimewanya” mereka yang merasa telah memenangkan segalanya?
Tank 300: Bukan Sekadar Kendaraan, Tapi Simbol “Privilese”
Munculnya kabar pengadaan kendaraan operasional dengan pagu Rp17,25 miliar untuk 25 unit kendaraan (yang diidentifikasi publik sebagai GWM Tank 300) adalah sebuah tamparan bagi logika efisiensi.
Mengapa harus Tank 300? Sebuah kendaraan off-road tangguh yang jika dilihat dari sisi pasar komersial, berada di kelas atas dengan harga yang fantastis. Apakah medan yang harus dilalui oleh tim reintegrasi begitu ekstrem hingga membutuhkan kendaraan yang biasanya menjadi incaran kolektor atau pecinta off-road mewah? Ataukah ini adalah cara “menghargai” para pejuang yang kini telah berpakaian rapi di balik meja birokrasi?
Jika 17,25 miliar dibagi untuk 25 unit, maka setiap kendaraan dihargai hampir Rp700 juta. Jika jumlahnya 23 unit (sesuai jumlah kabupaten/kota), maka harganya melonjak menjadi Rp750 juta per unit. Di tengah kondisi Aceh yang masih berdarah-darah akibat bencana hidrometeorologi dan perlunya rekonstruksi infrastruktur yang rusak, pemborosan untuk “kendaraan gagah” ini terasa seperti sebuah pemborosan yang dipaksakan.
Kontras yang Menyakitkan
Mari kita bandingkan:
Di satu sisi, ada masyarakat korban konflik yang masih berjuang mendapatkan kepastian ekonomi, lahan yang layak, dan pemulihan trauma. Mereka adalah wajah asli dari “korban” yang harusnya menjadi prioritas utama anggaran.
Di sisi lain, ada struktur “elit” baru yang muncul dari proses perdamaian. Mereka menguasai instrumen anggaran, memegang posisi strategis, dan kini menikmati fasilitas “kelas atas” yang dibayar oleh uang rakyat.
Ketika sebuah kendaraan dinas yang harganya mencapai ratusan juta rupiah diparkir di halaman kantor BRA, ia bukan sekadar alat transportasi. Ia menjadi simbol privilese (hak istimewa). Ia menjadi pengingat bahwa sementara rakyat kecil masih harus mengusahakan kebutuhan dasar, mereka yang “berhasil” dalam transisi politik dan kekuasaan telah mengamankan “hadiah” mereka dari kantong negara.
Pertanyaan Besar untuk Penguasa
Publik tidak butuh penjelasan teknis tentang mengapa mereka memilih “Double Gardan” atau mengapa mereka memilih merek tertentu. Publik ingin jawaban jujur: Apakah rakyat Aceh butuh melihat pejabat mereka berkendara di atas kemewahan saat rumah mereka sendiri masih butuh diperbaiki?
Jika tujuan utama BRA adalah keberhasilan reintegrasi, maka indikator keberhasilannya seharusnya adalah:
- Berapa banyak mantan kombatan yang kini memiliki usaha mandiri?
- Berapa banyak keluarga korban konflik yang sekolahnya terjamin?
- Seberapa besar perbaikan ekonomi yang dirasakan oleh masyarakat di pelosok?
Bukan seberapa gagah kendaraan yang berderet di halaman kantor di Banda Aceh.
Anggaran Rp17,25 miliar bukanlah jumlah yang kecil. Di tangan yang tepat, itu bisa menjadi modal usaha bagi puluhan mantan kombatan. Di tangan yang “haus” akan fasilitas, itu berubah menjadi logam mulia yang bergulir di atas roda-roda Tank 300.
Sudah saatnya kita bertanya: Apakah kemajuan perdamaian Aceh diukur dari seberapa mewah kendaraan yang dikendarai oleh para pengelolanya, atau dari seberapa tegak kehidupan masyarakatnya yang sempat hancur oleh peperangan?
Jangan sampai, demi “memuliakan” mereka yang pernah memegang senjata, kita justru “memiskinkan” mereka yang menjadi korban dari senjata yang sama.